Menu

Apa Sih Perbedaan Negara Kepulauan dan Negara Maritim?

Discussion in 'Diskusi Umum' started by rpermana, Sep 19, 2018.

Share This Page

  1. Pelayaran
    rpermana

    rpermana is a Featured Memberrpermana is a Verified Memberrpermana Well-Known Member

    • Messages: 293
    • Likes Received: 122
    [​IMG]

    Beberapa waktu belakangan ini, banyak sekali pertanyaan terkait status Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Pertanyaan ini terangkat setelah pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan atas poros maritim, di mana pemerintahan sebelumnya lebih menekankan pengembangan sektor daratan atau agraris.

    Lantas, apa sih perbedaan antara negara kepulauan atau negara maritim? Untuk Anda yang belum tahu, mari kita simak ulasan di bawah ini:

    Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

    [​IMG]

    Menurut Konvensi HUKLA 1982, Indonesia merupakan negara kepulauan karena memenuhi syarat yang diantaranya adalah luas laut banding luas darat yang tidak kurang dari 1:1 dan tidak lebih dari 9:1. Selain itu, jarak antar pulau yang bisa dihubungkan dengan garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil dengan pengecualian 125 mil.

    Wilayah Indonesia sendiri terdiri dari rangkaian pulau dan daratan yang dipisahkan oleh lautan. Di sini, pertahanan kedaulatan lebih mengandalkan TNI Angkatan Darat sebagai first line of defence.

    Indonesia Sebagai Negara Maritim

    [​IMG]

    Lain ceritanya, negara maritim merupakan negara yang terdiri dari wilayah lautan yang terhubung dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Dari aspek militer, negara maritim lebih mengandalkan TNI Angkatan Laut dengan kekuatan blokade di wilayah sendiri ataupun di wilayah perairan musuh.

    Tak hanya itu, negara maritim juga mengusung kebijakan terkait pemanfaatan laut secara maksimal. Dalam hal ini, ada banyak negara kepulauan yang tidak bisa disebut negara maritim karena belum mampu memaksimalkan potensi laut, sebaliknya ada banyak negara dengan wilayah laut sedikit namun bisa memaksimalkan potensinya.

    Melalui kebijakan baru Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya memerlukan dukungan yang besar dari kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan NKRI.

    Selain itu, negara maritim pun mengharuskan Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut secara maksimal di berbagai jenis perairan, mulai dari perairan kepulauan, perairan pedalaman, laut wilayah, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi ekslusif, dan hak atas laut bebas dan dasar laut internasional.